JAKARTA – Dewan Pusat Kota Amsterdam telah terjadi melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merek sebab takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Daerah Perkotaan yang mana bertanggung jawab menghadapi kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, walaupun hingga pada waktu ini belum diberitahukan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada perangkat lunak kemudian risiko spionase” sebagai alasan utama tindakan tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang disebutkan juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang dimaksud aman bagi peretas, penjahat dunia maya, kemudian pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di tempat Rusia, kantor pusatnya pada masa kini berlokasi dalam Dubai kemudian perusahaan yang dimaksud resmi terdaftar di dalam Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di area Belanda belum memberlakukan larangan sejenis terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Pusat Kota Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China sebab perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia lalu spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap pada waktu lima tahun.
