JAKARTA – Menjadi hal yang wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak miliki power dan juga hanya saja orang biasa pasca tiada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada inisiatif Rakyat Bersuara pada iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tidak ada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab berhadapan dengan beragam fenomena yang tersebut terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengamati ada sesuatu yang mana enggak beres di dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dimaksud sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun tambahan itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidaklah menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini bersatu Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini telah sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang dimaksud paling berbagai korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang tersebut tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang mana telah terjadi diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang mana diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tak menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu cuma dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh dikarenakan itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang tersebut normal bila Jokowi tidaklah lagi memiliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang tersebut kita hormati ketika beliau tidaklah lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang dimaksud kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
