Soal Kebocoran Angka NPWP, Sri Mulyani : Saya Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan pengumuman persoalan kebocoran 6 jt data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data yang dimaksud dirinya telah meminta-minta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan kelompok IT.
“Kita sedang, saya sudah ada minta pak Dirjen Pajak dan juga seluruh pihak dalam Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak juga regu IT-nya,” ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers dalam Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, sibuk dugaan kebocoran 6 jt data NPWP yang mana kemudian diperjualbelikan di tempat Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto pada unggahannya pada media sosial X, Rabu (18/9) lalu.
Selain NPWP, data yang mana juga terseret di area antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, juga data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Dalam cuitan yang dimaksud sama, Teguh menyatakan bahwa data yang dimaksud bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga putranya Gibran Rakabuming Raka juga Kaesang Pangarep.
Daftar kebocoran data selain petinggi negara adalah beberapa menteri juga termasuk pada daftar seperti Menteri Komunikasi dan juga Pengetahuan (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Area Pembangunan Manusia juga Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto.
Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds pada media X. Namun, di pernyataannya, mereka menyampaikan keaslian informasi itu belum terverifikasi.






