Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang dimaksud Perlu Dibenahi Prabowo

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar rakyat bertajuk “Membedah Proyek Krusial eksekutif Baru dan juga Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar, di area Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang digunakan belum memadai di area seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik di dalam Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, dan juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang tersebut disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Barang Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, hambatan pada banyaknya truk yang dimaksud kelebihan dimensi lalu muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih banyak dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita di keadaan rusak ya, ini kesulitan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai permasalahan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia menunjukkan penyaluran logistik dalam negara-negara progresif di tempat Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di tempat Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang mana melalui jalan raya semata-mata 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api juga 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang digunakan lebih tinggi efisien. Kalau jarak sangat jauh itu laut yang digunakan lebih lanjut efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang mana punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih besar optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan sanggup dilanjutkan oleh pemerintahan yang tersebut baru ya,” kata dia.






