Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi masalah Pembagian Kuota ke DPR
Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyatakan Kementerian Agama bukan pernah menyampaikan pemberitahuan kesepakatan dengan Kementerian Haji lalu Umrah Arab Saudi persoalan pembagian alokasi kuota tambahan.
“MoU-nya tidak ada sampai. Mestinya kan dibahas dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Wisnu, yang digunakan juga anggota Anggota Komisi VIII DPR RI, menyatakan Kementerian Agama seharusnya mendiskusikan terlebih dahulu perihal distribusi kuota meskipun ada kesepakatan dengan otoritas Arab Saudi. Sebab, kata dia, Pasal 64 ayat 2 Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji serta Umrah menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan maksimal sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Apalagi Kemenag juga harus memberikan kuota haji khusus sesuai urutan pendaftaran nasional.
“Meski dari otoritas Saudi Arabia seperti itu, kan dibawa dulu dong ke DPR, kita kan punya mekanisme aturan negara ini. Tidak kemudian dengan segera menyimpulkan,” ujar Wisnu. “Berarti melanggar Undang-Undang dong.“
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji lalu Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menyatakan bahwa menteri yang mengatur alokasi kuota tambahan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji. Menteri Agama lantas mengalokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan juga 10.000 untuk jemaah haji khusus.
“Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di sedang jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat spesial ekstra kuota 20.000,” kata Hilman untuk Tempo melalui arahan whatsapp, Selasa, 16 Juli 2024.
Selain itu, Hilman mengutarakan pembagian alokasi yang disebutkan sudah ada mendapat persetujuan dari Kementerian Haji lalu Umrah Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang di nota kesepahaman atau MoU yang digunakan ditandatangani oleh Menteri Agama RI serta Menteri Haji lalu Umrah Arab Saudi. MoU ini yang tersebut berubah jadi landasan Kemenag di menyiapkan layanan.
Hilman menuturkan pihaknya sudah ada mencoba mengomunikasikan dengan Komisi VIII DPR RI pada Januari 2024 tentang pembagian kuota haji tersebut, namun tak tercapai. Saat itu momentumnya mendekati pemilu. Setelah pemilu, rute komunikasi dengan DPR juga terus direalisasikan kemudian juga tidak ada tercapai.
“Kebijakan (pengalokasian kuota tambahan) telah kami pertimbangkan matang-matang dan juga kami telah berjuang komunikasikan itu dengan komisi VIII DPR RI,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR
