Jakarta – Kaukus Tanah Air untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah pergerakan kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya pada menyerang lalu menebar teror terhadap akademisi yang dimaksud sedang mengoreksi penguasa. Metodenya acapkali sebagai serangan siber di dalam media sosial.
“Buzzer secara bukan dengan segera dapat menyudutkan pergerakan peserta didik yang mana kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang digunakan juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi serta Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas pergerakan sipil dari insan kampus.
Fenomena pergerakan pendengung mulai masif sejak 2019, ketika pemerintah serta parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, juga Penerangan Perekonomian kemudian Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang tersebut mengupayakan pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok penduduk sipil yang mana menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif di mana warga sipil menyalahkan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak belaka menyerang aktivis dan juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk mengupayakan kebijakan pemerintah yang mana keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah ia amati sejak lama. Lantaran ulah merekan yang tersebut mengancam serta mengintimidasi aksi siswa atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan aksi pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang mana sedang dikampanyekan siswa beberapa waktu lalu.
Saat aksi ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria mengamati terdapat beberapa komentar buzzer di dalam media sosial yang digunakan terkesan menyudutkan langkah siswa untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran akibat para pakar serta siswa atau merekan yang masuk pada kelompok kritis, akan terus disudutkan kemudian pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer hanya saja satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang mana ditemukan oleh KIKA. Empat model ini ke antaranya; serangan terhadap aksi mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Bidang kedokteran Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang digunakan fokus terhadap advokasi permasalahan sumber daya alam, dan juga polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis permasalahan itu terpotret di 27 jenis perkara yang dimaksud sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di pertandingan tahunan yang dijalankan pada Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang dimaksud acapkali menimpa akademisi terjadi terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang tersebut dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang mana dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau lalu mengontrol aktivitas sipil di media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik lalu penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan serta pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang mana tambahan luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital serta kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang melemah. Represi terhadap kebebasan akademik serta pers dapat berubah jadi bagian dari strategi urusan politik kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 dan juga pada tahun-tahun mendatang, bisa saja lebih lanjut transparansi kemudian akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut memacu adaptasi insan kampus dan juga masyarakat sipil di membentengi kebebasan akademik yang tersebut sedang tertekan akibat serangan, ancaman, lalu intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
