Meta Hapus Unggahan PM Anwar Ibrahim tentang Ismail Haniyeh, Malaya Marah

JAKARTA – Unggahan Facebook Awal Menteri Malaya Anwar Ibrahim tentang pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh yang tersebut dihapus, berbuntut panjang. eksekutif Tanah Melayu memanggil pihak Meta Platforms Inc. (Meta), Awal Minggu (5/8/2024) siang untuk klarifikasi.
Laman NST melansir, rapat perwakilan Meta dan juga kantor perdana menteri berlangsung tertutup. Dari rilis resmi Bagian Industri Media dan juga Komunikasi Stratejik Pejabat Pertama Menteri Malaysia, hasil rapat menyepakati bahwa Meta akan menimbulkan pernyataan pers terkait isu yang disebutkan di waktu dekat.
PM Tanah Melayu menilai tindakan menghapus unggahan dalam media sosial sebagai diskriminasi terhadap kekejaman yang mana terjadi di area Palestina.
Kericuhan ini bermula pasca Haniyeh dibunuh di tempat Iran pada 31 Juli lalu. Sehari kemudian Anwar mengunggah rekaman video panggilannya dengan pribadi pejabat kelompok Hamas untuk menyampaikan belasungkawa.
Unggahannya di dalam Facebook dan juga Instagram kemudian dihapus oleh perusahaan milik miliarder AS, Mark Zuckerberg tersebut. Penghapusan unggahan yang dimaksud disertai alasan terkait “Individu lalu organisasi berbahaya.”
“Biarkan ini menjadi instruksi yang mana jelas lalu tegas untuk Meta: hentikan pertunjukan pengecut ini serta berhenti bertindak sebagai instrumen rezim Zionis negeri Israel yang mana menindas,” kata Anwar seperti disitir oleh kantor berita negara Malaysia, Bernama.
Sikap Tanah Melayu teguh memperkuat perjuangan Palestina, juga Anwar berulang kali mengutuk pertempuran negeri Israel pada Daerah Gaza juga tindakannya pada Tepi Barat yang tersebut diduduki.
Aksi penghapusan konten media sosial sebelumnya sudah ada pernah terjadi. Pada Mei lalu Anwar bertemu dengan Haniyeh pada Qatar. Ia mengaku miliki hubungan baik dengan kepemimpinan kebijakan pemerintah kelompok Hamas tetapi bukan mempunyai hubungan dalam tingkat militer. Haniyeh juga pernah mengunjungi Tanah Melayu selama bertahun-tahun sebagai pemimpin urusan politik Hamas.



