JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Angkie Yudistia sudah dititipkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar terus berjuang tak henti untuk para penyandang disabilitas. Apalagi, terbukti Angkie berhasil mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.
“Pesan-pesan khususnya adalah, pertama, tadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih lima tahun ini dikarenakan Pak Pram sebagai Seskab (Pramono Anung), Pak Mensesneg (Pratikno), Pak Presiden ini memberikan kepercayaan penuh untuk mampu berkarya, untuk dapat bekerja dengan disiplin, dengan ikhlas, dengan tulus, lalu menghasilkan. Jadi nggak ada usaha yang digunakan bukan ada hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi, pesan-pesan khususnya adalah untuk terus berjuang juga tidaklah berhenti,” ujar Angkie di dalam Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Baca juga: Angkie Yudistia Bangga Banyak Penyandang Disabilitas Harumkan Nama Bangsa
Diketahui, Satyalancana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang tersebut diberikan otoritas Republik Indonesia untuk para warganya yang mana telah lama memberikan darma bakti yang tersebut besar terhadap negara juga bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.
Angkie ke depan juga akan fokus berjuang mengimplementasikan pemeliharaan terhadap kelompok rentan. Karena baginya itu merupakan hal yang digunakan tak kalah penting untuk meningkatkan kesadaran publik di menerapkan prinsip-prinsip persamaan lalu kesetaraan. Selain itu, proteksi khusus bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian utama di implementasi pengamanan terhadap kelompok rentan.
“Jadi, 5 tahun ini dengan Pak Presiden, kita telah lama mensahkan berbagai peraturan. Jadi, kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan dari 2019 sampai tahun 2022, kami berhasil mensahkan sebanyak 7 Peraturan eksekutif dan juga 2 Peraturan Presiden,” jelas Angkie.
Selanjutnya, Angkie menyatakan bahwa urusan disabilitas tidak hanya saja urusan Kementerian Sosial semata, namun kolaborasi dengan dengan lintas sektoral. “Artinya, ini bukanlah urusan Kementerian Sosial hanya untuk penyandang disabilitas, tapi multisektoral dari ekonomi, pendidikan, kebudayaan, terus kesehatan, peradilan juga lain sebagainya.”
“Dan harapannya, harapannya ini adalah ini tidak perihal pemerintah pusat saja. Tapi bagaimana pemerintah area juga mengimplementasikan sesuai dengan peraturan-peraturan kami,” pungkasnya.
