Media Massa Mancanegara Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
Jakarta – Menteri Komunikasi lalu Informatika Nusantara atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan pada beberapa media luar, termasuk media jika Singapura, Channel News Asia (CNA) yang mana menyampaikan Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.
Sebelumnya, diambil dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga pada Indonesia, termasuk 30 kementerian juga lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi komunitas sipil yang digunakan berbasis pada Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebabkan petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah dilakukan ditandatangani tambahan dari 18.000 pemukim pada kurun waktu seminggu sejak dibuat.
Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang tersebut menduga Budi menjadi menteri akibat memperkuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada waktu pemilihan 2014 lalu 2019. “Jangan sampai ada ‘giveaway‘ seperti ini terus (Jabatan) ini sikap yang dimaksud sangat strategis dikarenakan kita tiada dapat dipisahkan dari globus digital,” kata Nenden.
Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, kemudian ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang digunakan tersangkut permasalahan korupsi menara BTS 4G.
Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan mental terhadap akses data publik, dan juga melambatnya layanan online dari institusi yang terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi diantaranya yang mana berkaitan dengan visa, izin tinggal kemudian pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, berlangsung antrian panjang pada Bandara Soekarno-Hatta Ibukota Indonesia akibat pemeriksaan paspor harus dikerjakan secara manual setelahnya sistem otomatis mati.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, mengemukakan Hari Jumat berikutnya bahwa sistemnya sudah pernah pulih sepenuhnya. Namun, tidaklah semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Security Siber Nusantara (BSSN), memaparkan 98 persen data yang dimaksud disimpan di pusat data yang digunakan disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami mengamati permasalahan utama adalah tata kelola dan juga tidak ada ada solusi lain,” katanya pada sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.
Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika tiada ada bantuan, itu bukanlah berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mana mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan,” kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.
Juru bicara Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut di dalam PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Tanah Air (BSI).
LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang mana terlibat lalu berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi di Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar ke beberapa negara sempat berubah jadi korban ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.
Pusat data nasional yang mana terkena dampak menyimpan informasi penting di antaranya data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, juga data keluarga. Hal ini juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti inisiatif kesegaran nasional dan juga kurikulum pendidikan.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I YUDONO YANUAR
Artikel ini disadur dari Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
