JAKARTA – Keputusan DPR yang digunakan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) persoalan persyaratan pencalonan kemudian ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi juga mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta-minta pemerintah serta DPR bukan menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, beberapa orang elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan datang melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala wilayah (cakada). Ada juga putusan MK mengenai persyaratan pencalonan yang tersebut harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan gubernur yang dimaksud dijalankan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR lalu pemerintahan hendaknya sensitif kemudian tidaklah menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, kemudian pelajar yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum kemudian perundang-undangan. Perlu sikap arif lalu bijaksana agar arus massa tiada menyebabkan permasalahan kebangsaan lalu kenegaraan yang digunakan semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan tertoreh yang mana dikirim Ketua Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah kemudian langkah DPR yang mana bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan juga mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang tersebut merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, lalu kepentingan negara dan juga rakyat dibandingkan dengan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tidak ada semestinya berseberangan, berbeda, lalu menyalahi putusan MK pada hambatan persyaratan calon kepala area serta ambang batas pencalonan kepala wilayah dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat mengakibatkan hambatan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis di pemilihan kepala daerah 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi masyarakat yang mana dapat mengakibatkan suasana bukan kondusif di keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
