JAKARTA – Menteri Daya dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menghasilkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas di area Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk memulai pembangunan jaringan pipa gas juga yang dimaksud lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya saja menyepakati Rencana Kerja serta Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih tinggi kecil dari anggaran yang mana disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang dimaksud lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu sudah pernah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk memproduksi kesimpulan rapat yang mana kemudian disampaikan terhadap masyarakat terkait anggaran yang bukan disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita memproduksi juga pada risalah rapat seharus menyampaikan untuk masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak dapat kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja sama-sama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang digunakan bukan disetujui oleh Banggar maka banyak kegiatan yang digunakan sudah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 lalu pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang dimaksud jikalau tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender kemudian sudah ada selesai. Dan kalau bukan dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menyebabkan inisiatif ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tak juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita memproduksi catatan. Tapi andaikan pun tak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tak ada pekerjaan apa yang tersebut mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk rakyat bahwa pipa ini gak bisa saja berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang dimaksud mandek,” pungkas Bahlil.
