JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengumumkan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) memang sebenarnya melawan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang mana menyetujui draf RUU pemilihan kepala daerah yang disebutkan pada ketika rapat pengambilan kebijakan tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di tempat Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana menghadapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang dimaksud baru cuma diputuskan Mulai Pekan 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mana perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh sebab itu, PDIP akan mengikuti apa yang digunakan menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 juga 29 Agustus ini yang memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
