JAKARTA – pemerintahan akan datang menghapus Pertalite dan juga Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Sektor Kerjasama Infrastruktur lalu Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang dimaksud akan diganti dengan jenis BBM yang digunakan punya sulfur lebih besar rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dilaksanakan secara tempat per daerah, lalu rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang dimaksud pertama,” kata beliau pada jumpa pers pada Jakarta, Kamis di malam hari (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang digunakan Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin menyatakan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 serta 5 yang digunakan ketika ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pengaplikasian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 sanggup menurunkan emisi gas buang yang dimaksud tambahan bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang mana disediakan adalah BBM yang dimaksud rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin melakukan konfirmasi BBM baru rendah sulfur yang dimaksud akan memiliki biaya jual yang sebanding seperti jenis pertalite serta pertamax ketika ini, walau ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan kembali barang baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang digunakan nantinya akan ditanggung pemerintah yang dimaksud diberikan untuk PT Pertamina berbentuk modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi sanggup ditambal pemerintah juga tiada berpengaruh terhadap tarif jual ke konsumen.
“Kita bukan ada naikan nilai tukar BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang dimaksud membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite kemudian Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan penanaman modal sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Pengembangan Usaha ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di area kilang.
“Melalui pembangunan ekonomi Pertamina di dalam RDMP Balikpapan, kami telah penanaman modal sekitar USD5 miliar, itu akan dapat produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang sebenarnya untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih menanti regulasi dari eksekutif terkait penyaluran atau perdagangan materi bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang mengantisipasi eksekutif untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM sebab kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.
