Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum sekolah itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak kemudian remaja untuk memilih serta mendirikan komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum institusi belajar idealnya berpijak pada tuntutan lalu keperluan zaman, agar anak kemudian remaja usia sekolah bukan tersesat di dalam berada dalam roda pembaharuan yang tersebut terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan lalu menuntun generasi muda beradaptasi dengan pembaharuan zaman terbilang sangat minimalis.

Respons bumi institusi belajar nasional terhadap pembaharuan zaman belum signifikan. Bahkan, banyak praktisi kemudian pengamat sekolah telah sampai pada penilaian bahwa bumi sekolah nasional tidaklah dan juga belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi lalu muatan kurikulum lembaga pendidikan yang digunakan ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh keinginan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda pembaharuan terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi kemudian pertukaran data terkini di teknologi pabrik menjadi contoh inovasi yang digunakan terus berproses. Belum berhenti sampai di situ, komunitas global pada saat ini bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang perubahan fundamental sosial kemudian kegiatan ekonomi pada saat manusia lebih besar mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang akurasinya tidaklah diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Kecerdasan Buatan lalu Sosciety 5.0 sejauh ini hanya sekali berubah jadi perhatian juga tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan akibat muatan inovasi zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh planet lembaga pendidikan nasional. Padahal globus juga sistem institusi belajar punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak dan juga remaja mengenal juga beradaptasi dengan SEMUA inovasi itu, agar generasi muda Nusantara tiada tersesat di dalam berada dalam roda inovasi yang mana terus berputar.

Sudah berubah menjadi pemahaman dengan bahwa modernisasi akan terus tereskalasi dikarenakan teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya bukan baru bagi komunitas kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, warga Nusantara telah mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet dan juga ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi dan juga efektivitas mengomunikasikan dan juga pola kerja terus berevolusi berubah menjadi  semakin cepat. Eskalasi kemudian evolusi itu  telah mengubah dinamika keberadaan rakyat pada beraneka aspek sebagai penanda inovasi zaman.  Dunia lembaga pendidikan pun berubah menjadi bagian tak terpisah dari arus pembaharuan itu.

Namun, masyarakat meninjau bahwa planet institusi belajar nasional belum memperlihatkan inovasi signifikan seturut keperluan zaman. Memang, pemerintah pasti mengerti beraneka konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam pembaharuan itu terbilang lamban lalu juga minimalis.   Warga semata-mata tahu bahwa hanya sekali kurikulum sekolah yang tersebut terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun setelahnya reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang tersebut padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Level Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang digunakan  memberi kebebasan untuk sekolah menyusun kurikulum sesuai permintaan juga prospek lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang mana memberi tekanan pada sekolah karakter, pengembangan kompetensi abad 21, kemudian pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang memuat acara Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum lembaga pendidikan yang digunakan terus diubah-ubah itu mirip sekali tidaklah responsif dengan keperluan anak kemudian remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian warga muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, juga AI. eksekutif yang tersebut mengatur bervariasi aspek lembaga pendidikan nasional terkesan sangat lambat merespons bermacam konsekuensi pembaharuan di dalam era digital sekarang. Muatan kurikulum yang digunakan juga setiap saat berubah itu menyebabkan anak kemudian remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat kemudian memulai pembangunan kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada beraneka aspek keberadaan sudah ada barang tentu menghadirkan tantangan baru yang cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar pada dunia pendidikan. Para ahli telah berkali-kali mengingatkan bahwa karakter dan juga  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi berubah jadi ciri utama pada Gen-Z dan juga Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus tambahan melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan jumlah agregat yang minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak serta remaja. Pada periode 2023-2024, jumlah agregat pelajar di dalam Negara Indonesia mencapai 53,14 jt siswa, lalu 24,04 jt di dalam antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan di bulan Mei 2023, seseorang pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total total guru di dalam Indonesia, baru 40 persen yang dimaksud melek Teknologi Data lalu Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan pembaharuan ke era digital sekarang. Boleh jadi, aspek ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak dan juga remaja pada Indonesia, tergolong rendah. Untuk 2023, jumlah total guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang dimaksud jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Nusantara sudah ada pasti akan terus bertransformasi ke era digitalisasi yang sudah ada menyentuh berubah-ubah aspek keberadaan masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi keinginan kegiatan ekonomi digital Nusantara yang mana terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang mana kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan bermetamorfosis menjadi motor pembaharuan paradigma di bumi institusi belajar nasional.

Patut diingat dan juga digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang tersebut sudah ada tersesat di dalam sedang inovasi sekarang. Mereka tersesat, akibat ilmu pengetahuan yang mana mereka pelajari dari kurikulum pada waktu ini bukan sesuai keperluan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, akibat mereka itu harus menyandang status penganggur serta tiada dapat melanjutkan pendidikannya. Agar bukan bermetamorfosis menjadi beban negara pada kemudian hari, pemerintah hendaknya pro berpartisipasi memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang bukan bekerja lalu tidak ada bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan lebih banyak agresif pada menanggapi keinginan negara akan talenta digital (digital talent). Dari beragam studi lalu laporan, sudah ada dimunculkan beberapa perkiraan tentang keperluan Negara Indonesia akan digital talent. Bank Planet pada tahun 2019 memperkirakan Indonesia butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Tanah Air akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani peningkatan dunia usaha digital.

Pada tahun 2020, Negara Indonesia ICT Institute memperkirakan, keperluan Indonesia akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt penduduk pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Indonesi butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent di 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud dapat menyediakan dan juga memberi akses seluas-luas untuk anak kemudian remaja untuk bisa saja mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Indonesia ada dalam pundak anak lalu remaja pada waktu ini. 

Sejak 2019, negara telah melaksanakan kewajibannya mengupayakan sektor sekolah nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, sudah ada ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk menguatkan sektor pendidikan. Penguasaan itu akan terus berlanjut dengan dana banyak triliun per tahunnya di dalam waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud serta Kementerian Agama, anggaran institusi belajar yang digunakan besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, globus sekolah nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak serta remaja. Sebab, berubah menjadi kewajiban moral otoritas untuk menuntun lalu menghantarkan anak juga remaja Nusantara beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan khalayak muda Indonesi tersesat dalam sedang keberlanjutan perputaran roda inovasi zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti kemudian Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman