untuk menciptakan lingkungan digital yang mana menggerakkan inovasi, melindungi hak, meyakinkan inklusivitas, juga meningkatkan daya saing global
Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan tujuh perubahan kebijakan digital yang digunakan dapat dipertimbangkan ke depan.
Tujuh proposal kebijakan yang disebutkan terangkum di Policy Communique atau Komunike Kebijakan DigiWeek.
"Visi umum yang mana melandasi rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang mana menggalakkan inovasi, melindungi hak, menjamin inklusivitas, dan juga meningkatkan daya saing global,” kata ketua eksekutif CIPS Anton Rizki Sulaiman pada Press Briefing CIPS DigiWeek 2024 dalam Jakarta, Jumat.
Dalam proposal 1, CIPS merekomendasikan peningkatan koregulasi kemudian adopsi instrumen penyusunan kebijakan yang dimaksud inovatif, seperti regulatory sandbox.
Proposal 2, melindungi kebebasan berpendapat lalu kebebasan internet, juga berfokus pada keamanan pengguna pada pendekatan untuk memoderasi ranah digital.
Proposal 3, Anton merekomendasikan pemanfaatan perjanjian Kerangka Kerja Sektor Bisnis Digital ASEAN untuk mendongkrak daya saing global Indonesi serta memperdalam integrasi pangsa regional.
“Hal ini akan memaksimalkan prospek e-commerce lintas negara di dalam ASEAN sehingga memberikan pilihan yang digunakan tambahan beragam untuk barang jadi, barang setengah jadi, kemudian jasa terhadap konsumen serta UMKM,” ujarnya.
Proposal 4, CIPS memprioritaskan proteksi privasi data pribadi penduduk dengan meningkatkan ketahanan siber dan juga mengadopsi praktik-praktik keamanan data yang tersebut kuat.
Lebih lanjut, Anton memaparkan proposal 5, menerapkan pendekatan partisipatoris yang bersifat bottom-up untuk menguniversalkan akses terhadap internet berkualitas dan juga menjembatani kesenjangan digital.
Proposal 6, CIPS mengusulkan meningkatkan ketahanan infrastruktur digital kemudian memungkinkan pembangunan ekonomi untuk mempersiapkan perubahan digital Indonesia pada masa depan.
Kemudian proposal 7, CIPS merekomendasikan perubahan fundamental digital yang dimaksud tidak ada meninggalkan siapapun.
Lebih lanjut, Anton menjabarkan, menurut BPS, 57 jt penduduk Indonesi tiada mempunyai akses internet, menurut survei yang mana diwujudkan pada 2024 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Jaringan Internet Indonesia.
Selain itu, 28 jt penduduk Indonesia atau sekitar 1 dari 10 penduduk mempunyai disabilitas pada 2020.
“Ini adalah nomor besar yang tersebut tidak ada dapat diabaikan, khususnya sebab mayoritas dari mereka itu berada di usia produktif dengan jumlah kali kegiatan konsumsi yang dimaksud tinggi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Koordinator Ekosistem dan juga Pemanfaatan Teknologi Data dan juga Komunikasi (TIK) Direktorat Ketenagalistrikan Komunikasi Jarak Jauh lalu Informatika Bappenas Andianto Haryoko mengungkapkan pemerintah sedang memfokuskan untuk perubahan perekonomian digital.
Kondisi Keuangan digital, menurutnya, dapat berubah menjadi salah satu langkah Nusantara untuk mengundurkan diri dari dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Perkembangan perekonomian digital dapat menyumbang hingga 2,8 triliun dolar Amerika Serikat tambahan terhadap ekonomi Tanah Air pada 2040,” tuturnya.
Artikel ini disadur dari CIPS usulkan 7 inovasi untuk kebijakan digital RI
