JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian konstruksi infrastruktur yang digunakan rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di tempat sektor konektivitas telah terjadi dibangun 2.700 km jalan tol kemudian 6.000 km konstruksi jalan nasional selama 10 tahun terakhir di area seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan area berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah dibangun kemudian didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di dalam sektor Perumahan, melalui Inisiatif Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah terjadi dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang mana dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir sudah pernah banyak yang mana selesai juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Mingguan (18/8/2024).
Selanjutnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah lama dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang tersebut dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh penyelenggaraan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar dan juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% pada tahun 2014 menjadi 19% dalam tahun 2024) juga meningkatkan Skala Pertanaman (IP) dari 1,5 di area tahun 2014 menjadi 2,5 di dalam tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan penyelenggaraan infrastruktur air minum pada mengupayakan akses air minum layak bagi penduduk sebesar 92% hingga 2023 melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui konstruksi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan konstruksi infrastruktur di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh oleh sebab itu itu, tugas kemudian tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi penduduk terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
