Indonesia Baru Menggunakan 11% dari Peluang Panas Bumi, Jokowi Bilang Begini

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan pengembangan kemungkinan energi panas bumi di area Indonesia yang digunakan seakan berjalan dalam tempat. Bahkan diakuinya, sejak 1980-an, baru sekitar 2.600 megawatt (MW) panas bumi atau sekitar 11 persen yang digunakan digarap oleh Indonesia
Menurutnya, bilangan yang dimaksud sangat kecil sekali dibandingkan total peluang panas bumi yang mana ada dalam Indonesia yaitu sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total peluang panas bumi di dalam dunia.
“Geothermal itu ada 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11 persen, 11 persen berarti hanya sekali 2.600 MW, itu kecil sekali,” jelas Jokowi ketika membuka acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 pada Ibukota Indonesia Convention Center, Rabu (18/9/2024).
Jokowi pun mengklaim, sudah ada banyak sekali pemodal yang mengantri untuk terlibat menggarap energi panas bumi di area Indonesia. Namun, perizinan yang mana panjang juga banyak prosesnya menghambat pengembangan panas bumi di dalam Indonesia.
“Padahal yang digunakan ngantri pengen menggunakan berbagai sekali. Ada apa ya tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang tersebut harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu,” tegasnya.
Apalagi Jokowi mengetahui bahwa, dibutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun sendiri untuk mengurus izin sebuah proyek pembangkit listrik panas bumi. Mulai dari Amdal kemudian lain-lain, belum lagi urusan eksplorasi yang tersebut memakan waktu. Jokowi sempat berkelakar bila dirinya yang mana menjadi penanam modal kemungkinan besar tidaklah akan kuat.
Oleh sebab itu, Jokowi memohonkan agar Kementerian ESDM mampu membenahi permasalahan perizinan ini, kalau dapat dipermudah jangan sampai 6 tahun pengurusannya.
“Perizinan pada kita itu kan masih banyak. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahun, belum izin izin yang mana lainnya.Kalau mengantisipasi pembangunan bisa jadi 5-6 tahun, kalau pemodal nggak sabar nggak kemungkinan besar mau mengerjakan. Kalau saya nggak kuat saya, walau sejumlah yang mana ungkapkan saya sabar tapi nunggu 6 tahun ndak kuat saya,” pungkasnya.






