JAKARTA – Pengurus Pusat Inisiatif Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti langkah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bukan menyertakan hijab di standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai kebijakan yang disebutkan merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional juga Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, di Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tiada menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi dikarenakan Paskibraka putri yang digunakan mengenakan hijab ketika diberangkatkan dari tempat terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta mengesahkan surat persetujuan untuk menaati aturan kemudian standar yang tersebut sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia miliki putra bangsa terbaik yang tersebut menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya lalu keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang mana dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang dimaksud beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh sebab itu, ia memohonkan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang dimaksud sanggup merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidaklah memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
