Ini adalah Tantangan Utama pada Pengembangunan Wisata di area Gorontalo

GORONTALO – Perjalanan Gorontalo mungkin saja bukan sepopuler tempat wisata lain pada Indonesia Timur. Namun, bila berbicara perihal potensinya, pariwisata di area provinsi ini sebetulnya sangat besar serta layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang digunakan disampaikan Dinas Perjalanan Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo memiliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, lalu 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo memiliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak hanya saja itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk memasarkan peluang yang mana merek milik. Terdapat 30 event yang tersebar pada kabupaten/kota, juga tiga dalam antaranya bahkan masuk di kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Wisata dan juga Perekonomian Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Wisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan kemungkinan wisata pada Gorontalo dihadapkan oleh banyak tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang digunakan dinilai tiada ideal untuk memacu pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata di tempat sini. Solusinya kita terus menyokong masuknya pembangunan ekonomi di dalam sektor pariwisata,” kata Aryanto pada waktu ditemui di area Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor industri dalam pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyetoran modal untuk pelatihan menciptakan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan terhadap investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian lalu lembaga terkait. Seperti perkembangan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






