Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara perihal peretasan Pusat Fakta Nasional Sementara (PDNS) yang berdampak pada kacaunya sistem informasi banyak kementerian serta lembaga, hingga desakan warga agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan sistem ekologi sel kemudian kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang digunakan dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah dilakukan ditandatangani berjumlah 22.177 warga net.
PDNS 2 ke Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tak dapat diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang berakibat layanan masyarakat tak bisa jadi diakses, termasuk imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah memiliki target pemulihan berhadapan dengan serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden mirip terulang dalam kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak ada terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku telah terjadi mengevaluasi insiden peretasan di bentuk ransomware yang dimaksud berakibat lumpuhnya server beberapa jumlah lembaga dan juga kementerian.
“Ya, sudah ada kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tak berlangsung lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional bukan belaka melanda Indonesia, tapi juga banyak negara di dalam dunia.
“Ini juga terbentuk pada negara-negara lain, bukanlah hanya saja dalam Nusantara saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden mirip juga dialami beberapa negara forward di beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan juga Keselamatan telah dilakukan mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan juga instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site dalam Batam.
Hot site adalah sistem yang digunakan mengatur pengaplikasian data cadangan lokasi fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan proteksi data berlapis menggunakan cloud yang mana dipantau segera oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Kafe Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
