JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa saja menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang dimaksud ditekan tersebut.
“Sekarang anda tiada tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Sektor Perjalanan kemudian Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa saja menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu acara Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah total item atau komoditas yang dimaksud tersedia dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang sudah ada melakukan registrasi di area Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan sektor berdasarkan jumlah agregat item yang tersebut terdaftar di dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu bidang policy yang dimaksud nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah bilangan yang kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada sanggup bikin sektor policy kita’ jadi item apa semata dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang digunakan kita bangun industrinya supaya itu betul-betul merekan captive market di tempat pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau program belanja online milik pemerintah dapat menghindari aktivitas pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa saja dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang mana dirilis pada Maret 2024 lalu, perkara anomali biaya mampu terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidaklah dapat melakukan kecurangan yang tersebut merugikan negara.
