JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa miliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidak ada belaka bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru juga orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tiada miliki kemampuan leadership meskipun di area tingkat desa, maka tidaklah akan tumbuh desa itu,” jelasnya pada Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Penguasaan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di area DKI Jakarta diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian prospek ketidakadilan yang harus diperbaiki pada proses pendataan publik kurang mampu di dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang dimaksud adil seharusnya mencatat dan juga memberikan bantuan berdasarkan permintaan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang digunakan ini dapat, ini yang lebih lanjut miskin tak dapat, ini dimulai dari pendataan di tempat desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya merancang sistem pengelolaan keuangan desa yang tersebut baik, transparan, juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pengerjaan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang mana menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat penyelenggaraan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti kegiatan Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang dimaksud miliki kegiatan terkait kebugaran ibu lalu anak, juga kebersihan pada desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di tempat desa kemudian tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga memacu percepatan peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, hanya sekali beberapa yang tersebut dapat menghasilkan, yang tersebut saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang dimaksud mampu memunculkan memiliki penghasilan di dalam melawan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tidaklah hanya saja bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, lalu evaluasi yang mana terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, lalu ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak juga tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, bukan berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, serta inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi publik lalu Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
