JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa jadi mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang mana dijalankan dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap saja menjaga iklim pembangunan ekonomi kemudian kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang digunakan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di tempat Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak juga peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang digunakan terarah lalu terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan juga pelaporan, penguatan tata kelola lalu pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, juga memacu pembaharuan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang dimaksud akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersebut aman juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, otoritas terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, memacu kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), kemudian Special Mission Vehicle (SMV), juga peningkatan akses pembiayaan bagi penduduk berpenghasilan rendah, UMKM, serta Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Ukuran Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di dalam kisaran 115–120. Skor Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
