JAKARTA – Menteri Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sikap pemerintah Indonesia pada pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus masih sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).
Langkah konkrit yang tersebut akan diambil terkait pemanfaatan batubara di pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap dan juga penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang dimaksud masih beroperasi.
“Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berazam untuk meyakinkan keamanan pasokan energi di negeri masih terjaga. Batubara akan tetap saja mempunyai perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, lalu teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan,” jelas Bahlil pada Acara Coaltrans Asia 2024 dalam Bali, Mulai Pekan (9/9/2024).
Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah pada waktu ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Penguraian Daya Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian dan juga bukan menyebabkan gejolak kekurangan pasokan kemudian kenaikan nilai tukar listrik.
Sedangkan untuk PLTU yang tersebut beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical kemudian ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang mana telah dilakukan beroperasi menggunakan teknologi supercritical dan juga ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) juga PLTU Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di tempat Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.
Selain memacu PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM memacu pula pelaksanaan cofiring (pencampuran material bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia mempunyai kemungkinan besar pada pengembangan sumber energi yang disebutkan lantaran memiliki perkebunan sawit yang dimaksud dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat mengempiskan emisi yang tersebut dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh lantaran itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penyelenggaraan batubara sebagai sumber energi utama di area Indonesia perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang tersebut adil serta bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, kemudian bidang yang bergantung pada batubara.
“Hal yang dimaksud termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi ekonomi lokal, lalu berinvestasi di area bidang baru yang dapat menggantikan sumbangan dunia usaha batubara,” tutupnya.
