JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang digunakan buruk’ dengan warga sipil di area mana pun berada pada bahaya, kata seseorang pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang mana dihasilkan kecerdasan buatan yang digunakan sedang dikembangkan mampu memilih lalu menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia sebab target LAWS didasarkan pada data yang digunakan diterima serta diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di area seluruh dunia dan juga telah lama digunakan dalam medan konflik dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional oleh sebab itu langkah untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan penandatanganan perjanjian untuk menyetujui tidak ada menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik kemudian Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang jelas, dunia menghadapi masa depan yang mana gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil pada mana pun mereka itu berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah dilakukan menyadari bencana yang digunakan diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia berhadapan dengan sistem senjata.
