Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajukan permohonan jajaran anggota kabinet, khususnya Kementerian Kesejahteraan atau Menkes untuk memverifikasi nilai alat kesehatan (alkes) dan juga obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain. Hal itu disampaikan Presiden pada rapat internal dengan menteri terkait. Jokowi mengajukan permohonan nilai alkes dan juga obat itu serupa dengan negara-negara tetangga.
Dalam rapat itu, Kepala Negara juga berpesan agar lapangan usaha alat kesejahteraan serta bubuk-bubuk di negeri dapat dibangun agar tambahan tangguh, khususnya apabila terjadi pandemi kembali ke masa-masa mendatang. Lantas, mengapa biaya obat di Nusantara tambahan mahal?
“Dia (Presiden Jokowi) ingin biaya alat kesegaran kemudian obat itu bisa saja identik dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita biaya alat keseimbangan kemudian obat-obatan mahal. Kenapa biaya obat serta alkes tinggi, yang kedua kok industrinya enggak maju-maju,” kata Menteri Bidang Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal nilai tukar obat di Nusantara bisa jadi tiga hingga lima kali tambahan mahal dari Malaysia. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah inefisiensi perdagangan.
Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal yang dimaksud usai mengikuti rapat internal dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Rapat yang dimaksud dalam antaranya mengeksplorasi tentang lapangan usaha alat kesejahteraan kemudian obat.
“Tadi disampaikan bahwa perbedaan nilai tukar obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan ke Tanah Melayu misalnya. Tiga ratus persen kan, lima ratus persen,” ujar Budi Gunadi, seperti dikutipkan dari Antara.
Ia juga mengecam anggapan lebih tinggi mahalnya nilai tukar obat di Tanah Air yang digunakan dan juga merta disebabkan oleh pajak. Ia malah menyebutkan inefisiensi perdagangan sebagai pemicu mahalnya nilai obat di dalam di negeri.
“Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen. Nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi pada perdagangannya, jual belinya, banyaklah hambatan tata kelola, pembeliannya,” kata Budi Gunadi.
Oleh sebab itu, menurut dia, diperlukan ada tata kelola yang dimaksud lebih banyak transparan untuk mencari kombinasi semurah kemungkinan besar bagi pengadaan alat kesegaran dan juga bubuk-bubuk ke Indonesia. Untuk itu, Budi Gunadi akan datang berdiskusi dengan para produsen alat kebugaran di negeri dan juga asosiasi farmasi untuk mencari solusi lebih tinggi jauh.
Budi juga memberi masukan masukan untuk Jokowi mengenai jalur perdagangannya yang mana masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin tambahan transparan lalu terbuka sehingga tak ada peningkatan biaya yang tak masuk akal atau tiada perlu pada langkah-langkah pembelian alat kesejahteraan kemudian obat-obatan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pihaknya perlu mempelajari cara perbaiki lapangan usaha kebugaran agar pada ujungnya nanti komunitas dapat pelayanan kesehatan yang digunakan baik, optimal, dengan tarif yang baik. “Kedua peningkatan penanaman modal di dalam sektor kesejahteraan salah satunya obat juga alat kesehatan, itu harus dipercepat,” kata ia ketika ditemui pada kesempatan terpisah pada Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Juli 2024.
Pemerintah ingin pajak bagi bidang kesejahteraan lebih besar efisien. Namun, belum ada langkah untuk merelaksasi pajak pada reuni Jokowi kemudian menteri kemarin. Relaksasi pajak merupakan kebijakan yang memungkinkan kewajiban perpajakan berubah menjadi lebih banyak longgar, seperti perpanjangan waktu di melakukan administrasi perpajakan dan juga juga penurunan tarif PPh.
Menanggapi nilai tukar obat pada Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengutarakan optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya berubah jadi prioritas pemerintah ketika ini. “Dokter pada negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes juga lalu bubuk-bubuk ada, tapi dokternya sedikit, ya permanen susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat dalam bidang kesehatan,” kata Muhaimin pada pernyataan yang diterima di dalam Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024, dikutipkan Antara.
ANANDA RIDHO SULISTYA | DANIEL A. FAJRI
Artikel ini disadur dari Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?
