JAKARTA – Perombakan atau reshuffle kabinet pada ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pasalnya, kepentingan urusan politik dinilai lebih banyak menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang digunakan diganti di reshuffle pamungkas tersebut.
“Untuk apa reshuffle kabinet dalam penghujung purna bakti kalau tak ada kepentingan urusan politik yang tersebut super mendesak,” kata Peneliti Utama Politik Badan Studi Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro terhadap SINDOnews, Mulai Pekan (19/8/2024).
Dia menilai reshuffle ini sanggup dimaknai sebagai otak atik komposisi menteri untuk memback up serta mematikan kepentingan presiden bisa saja dilaksanakan secara memadai oleh menteri. Siti pun mempertanyakan apakah reshuffle kali ini untuk keinginan rezim Jokowi atau untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Atau untuk keduanya? Adalah jelas bahwa alasan kepentingan kebijakan pemerintah lebih tinggi menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang tersebut diganti. Tolok ukur rekrutmen menteri kurang jelas, sehingga reshuffle menteri pun acapkali mengakibatkan ketidakjelasan kecuali alasan hak istimewa presiden,” pungkasnya.
Diketahui, total ada dua menteri baru, satu menteri berpindah posisi, serta satu perwakilan menteri baru. Pelantikan menteri dan juga wamen baru dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Istana Negara, Jakarta, Mulai Pekan (19/8/2024).
Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Jokowi juga melantik kader Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum lalu Hak Asasi Individu (Menkumham) menggantikan kader PDIP Yasonna H Laoly.
Rosan Perkasa Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia yang digunakan digeser menjadi Menteri ESDM. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi serta Informatika (Wamen Kominfo).
Pelantikan Bahlil, Supratman, dan juga Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan juga Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
Ada juga Keputusan Presiden Nomor 52M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi serta Informatika Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga akan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang digunakan dibacakan Jokowi serta dihadiri oleh menteri lalu wamen yang dimaksud dilantik.
Hadir di pelantikan yang disebutkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, lalu Menkominfo Budi Arie Setiadi.
