JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang digunakan diusul untuk ditambahkan dalam tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang dimaksud disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada waktu rapat kerja (raker) sama-sama Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 masih di area hitungan Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang sebenarnya anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick di rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran tak disetujui, DPR justru mempertahankan nomor melawan target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di tempat tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, mungkin saja ini bagian dari cobaan buat kami di area BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang dimaksud dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang dimaksud disetor perusahaan terhadap negara di area 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun di tempat 2024, kemudian ditargetkan bisa saja menyentuh Rp90 triliun di tempat 2025.
Sementara itu, Erick mengatakan pagu anggaran Kementerian BUMN di dalam 2025 sangat rendah apabila dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu ia mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk mengupayakan kerja Kementerian BUMN pada 2025.
