Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR serta pemerintah di hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui pernyataan tercatat pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang dimaksud sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan lalu perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi pada parlemen.
Maka dari itu, kata dia, rute Pansus haji tiada memiliki motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, lalu konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohon agar PBNU tiada penting mengambil bagian campur pada urusan urusan politik yang digunakan berada dalam berjalan pada DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang digunakan dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan melawan dugaan penyelewengan kebijakan yang dimaksud dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan faedah peningkatan pelayanan haji apabila Pansus bisa jadi menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tiada ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami meninjau bukan ada yang dimaksud mampu dijadikan alasan yang digunakan cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu di konferensi pers usai rapat pleno NU ke DKI Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutipkan Antara.
Gus Yahya menyebutkan kebijakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan tempat adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga hambatan lain yang tersebut sebetulnya tiada terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
