JAKARTA – Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro menentang isu keretakan antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto . Menurutnya, isu itu merupakan upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah adu domba seperti itu sudah ada usang serta tidak ada disukai oleh warga pada waktu ini. “Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata menyatakan hubungan Presiden Joko Widodo juga Presiden Terpilih ketika ini retak adalah upaya menganggu jadwal keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri pada keterangannya, Mulai Pekan (26/8/2024).
Juri menjelaskan, adu domba yang dimaksud dijalankan dengan merangkai-rangkai berbagai informasi, kejadian juga kejadian yang digunakan terjadi belakangan ini. Kemudian, katanya, pihak-pihak yang dimaksud men-gotak gatuk-an seolah-olah ada kaitannya lalu kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa sudah pernah terjadi keretakan.
“Di mana letak keretakannya? Itulah yang mana menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekaulasi, rumor bahkan upaya-upaya kebijakan pemerintah yang dimaksud bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo,’ jelasnya.
Juri mengungkapkan fokus utama Pemerintahan Presiden Jokowi pada waktu ini adalah meletakan pondasi yang mana kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Menurut Juri, Presiden Jokowi memberikan tempat juga kesempatan yang tersebut luas bagi Presiden Terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan juga misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.
“Politik adu domba itu kebijakan pemerintah usang sangat tak disukai oleh Warga kita. Jadi, berhentilah merancang narasi juga ramalan yang tersebut bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” kata Juri.
