JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power lalu gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji bisa saja dengan segera berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu sudah ada menjadi materi, biar nanti pansus yang mana akan mengungkapkan. Benar atau tiada itu bukanlah ranah kita,” kata Menag Yaqut di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak hambatan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji untuk publik, tidak hanya saja untuk Pansus Haji DPR.
“Kami di tempat Kemenag, pemerintah ini juga tidak ada ingin ada yang mana main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di area tempat saya, di tempat Kemenag yang digunakan terlibat, ya ayo kita tindakan bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya di fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses dalam Pansus Haji DPR mampu berjalan objektif juga adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya mampu menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif untuk masyarakat, khususnya para jemaah serta calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, mereka itu juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat kemudian Siskopatuh bukan berjalan real-time.
