Ibukota pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota Indonesia yaitu di Ibukota Pusat itu sudah ada 50.000 dolar AS
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah Ibukota hingga Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lama lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota Indonesia yaitu dalam DKI Jakarta Pusat itu sudah ada 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi DKI Jakarta itu telah setara dengan negara-negara lain salah satunya Singapura,” kata Airlangga pada waktu Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian pada Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat miliki pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita bisa jadi meninjau daerah-daerah terus ke bawah kemudian per wilayah, itu yang tersebut angkanya sudah ada tinggi. Nah diantaranya kemarin beberapa kabupaten ke Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah dalam Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga mengemukakan daerah-darah yang disebutkan wajib untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian ke setiap-tiap wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, beliau menganggap keadilan masih berubah menjadi tantangan Tanah Air agar dapat mengakibatkan area lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan beraneka indikator tersebut, Airlangga optimistis Indonesi mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama dan juga Pembangunan Sektor Bisnis (OECD) dengan cepat juga lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah ada comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidaklah start from zero, oleh sebab itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga menyokong pemerintah wilayah fokus memaksimalkan peluang lapangan usaha wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), beliau mengakui bahwa langkah Indonesi tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah ada mendapat cantolan payung kebijakan pemerintah di bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada ada cantolan-nya, juga dengan demikian diharapkan kita bisa saja menjalankan best practice yang dimaksud dikerjakan oleh OECD," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa pada waktu ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tanah Air merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan yang disebutkan peringkat daya saing Tanah Air menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini sudah ada diakui oleh beberapa negara pada dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Negara Indonesia sedang fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar juga kriteria keanggotaan penuh OECD. Memorandum yang dimaksud akan bermetamorfosis menjadi alat bagi Nusantara untuk menyampaikan untuk bumi terkait reformasi yang akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor di "steering commitee" OECD. Memorandum yang dimaksud disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya tahapan aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang digunakan terkait dengan 26 sektor yang dimaksud untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
Artikel ini disadur dari Airlangga klaim Jakarta hingga Kaltim sudah lolos “middle-income trap”
