Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima izin perniagaan pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah, tidak ada dan juga merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa dalam antaranya merasa kecewa akan kebijakan ini.
Ketua Majelis Hukum juga Hak Asasi Orang PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, misalnya. Meski menyatakan menghormati langkah pimpinan. Namun, langkah ini dinilai mengecewakan sebab sarat akan nuansa politis.
“Secara pribadi saya kecewa. Karena kalau mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, bukanlah melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” kata Trisno ketika dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2024.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintahan Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan eksekutif Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertemuan Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara.
Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar terhadap organisasi warga atau ormas keagamaan, di dalam mana mereka itu dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin bidang usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.
Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli kemarin, Presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang tersebut memberikan WIUPK untuk ormas keagamaan.
Ia mengklaim, penerbitan PP yang dimaksud didasari menghadapi komplain Komunitas manakala dirinya melakukan dialog di pondok pesantren juga masjid. Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk menjalankan tambang, bukanlah semata-mata perusahaan besar.
Kemudian, Jokowi melanjutkan, alasan lainnya dari penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, ialah untuk memberikan kesetaraan sekaligus keadilan ekonomi.
Ia kembali mengklaim, bahwa pemerintah juga tiada menunjuk ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan IUP. Sebab, pemerintah hanya saja bersifat menyediakan peraturannya.
“Yang menjalankan juga tidak ormas langsung, tapi badan perniagaan pada bawah naungan ormas, misalnya koperasi, PT atau CV,” kata Presiden Jokowi, Jumat, 26 Juli 2024 disitir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selang beberapa jam setelahnya PP Muhammadiyah menyatakan sikap menerima IUP yang mana ditawarkan pemerintah, sebagian kader di wilayah melampiaskan kekecewaan dengan melakukan aksi pergi dari dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.
Salah satunya, ialah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, juga Pengurus Fakultas ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar mengecam yang dimaksud dari beberapa orang kader dalam PP Muhammadiyah.
Di luar kepengurusan, penolakan juga dilayangkan beberapa orang aktivis dari beragam Lembaga, akademisi serta kader Muhammadiyah. Mereka tegabung di forum Cik Di Tiro.
Forum ini menyelenggarakan demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat. Bahkan, juga membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk mengkritik simbolik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tak membantah akan adanya perdebatan internal pada Muhammadiyah ihwal tindakan menerima IUP dari pemerintah ini.
Ia mengungkapkan argumentasi pihak yang mana tak setuju berubah menjadi unsur panduan Muhammadiyah pada mengatur tambang nanti. Ia menegaskan, Muhammadiyah tidaklah anti terhadap kritik dan juga demonstrasi.
“(Perdebatan internal) Biasa dalam Muhammadiyah, saat ambil tindakan terus-menerus ada yang kontra lalu punya argumen” kata Haedar.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, serta Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Derajat Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga ‘Aisyiah, dan juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.
“Kami meninjau nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024, kemarin.
Artikel ini disadur dari Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas
