JAKARTA – Sejumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) berenana menyelenggarakan Muktamar tandingan pada Jakarta. Rencana Muktamar itu diadakan lantaran Muktamar VI PKB di area Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengungkapkan Muktamar PKB di tempat Bali diadakan secara tertutup serta menyalahi prinsip kaidah demokrasi juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, kemudian wisatawan dalam seluruh Bali,” ujar Malik pada keterangan tertulisnya dikutip, Hari Minggu (25/8/2024).
Ia pun mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB untuk Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural.
Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang dimaksud diselenggarakan di tempat Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tiada demokratis, juga hanya sekali meneguhkan kepentingan syahwat kebijakan pemerintah Cak Imin.
“Mempertimbangkan kebijakan regu panel lalu seruan PBNU untuk tak menyelenggarakan Muktamar pada Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 pada Jakarta,” terangnya.
“Menunjuk saudara Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan Muktamar serta melengkapi susunan kepanitian baik organizing comitte maupun steering committee,” tandas Malik.
