JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR sama-sama pemerintah menyelesaikan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hasil yang dimaksud tiada kalah progresif dengan langkah Mahkamah Konstitusi (MK). Pada kesimpulan rapatnya Baleg DPR tetap saja mengakomodir putusan MK.
Namun, sebagaimana lazimnya kebijakan kebijakan pemerintah bukan dapat menghasilkan semua khalayak senang. Hal yang wajar serta menunjukkan demokrasi berjalan baik.
Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra menuturkan langkah Baleg DPR hari ini laksana angin segar demokrasi yang mana berhembus dari Gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demnokrasi. Ini adalah tergambar dari semua fraksi yang tersebut berkesempatan menyampaikan pandangan kemudian pendapatnya masing-masing.
“Keputusan hari ini adalah kebijakan yang amat bersejarah. DPR menegakkan lagi marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini tercermin dari isi UU yang digunakan mengakomodir parpol yang tersebut tiada miliki kursi dalam DPRD dapat mengusung calon kepala daerah,” ujar Bintang di area Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Pada satu sisi tindakan Baleg mengakomodir hak konstitusional partai kebijakan pemerintah yang tersebut bukan mempunyai kursi di tempat DPRD. Pada sisi lain, Baleg DPR merestorasi kecacatan yang tersebut timbul akibat kegaduhan urusan politik beberapa hari belakangan ini akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang tersebut tak miliki kursi dalam DPRD.
Penyamarataan ini melanggar hak konstitusi rakyat terhadap partai urusan politik yang mana memiliki kursi di area DPRD. “Apa yang digunakan dijalankan Baleg DPR hari ini meluruskan yang mana bengkok dari putusan MK yang dimaksud tidak ada seharusnya. Konstitusi mengamanatkan MK menguji UU yang dimaksud terhadap UUD. Putusan tiada berbentuk norma baru juga bersifat teknis yang akhirnya menyulut kegaduhan baru,” ungkapnya.
DPR mempunyai hak konstitusi menimbulkan kemudian menyusun UU sebagaimana yang dimaksud diatur pada Pasal 20 UUD 1945. Sementara apa yang diputuskan pada rapat Baleg DPR hari ini menyelamatkan kemudian menegakkan hak konstitusi DPR dari pihak lain yang dimaksud mengambil peran sebagai penyusun UU.
Jika ada sebagian kecil rakyat menyatakan putusan MK merupakan langkah yang progresif. Menurut Bintang, langkah Baleg hari ini bukanlah semata-mata lebih besar progresif dari putusan MK tapi sekaligus menyelamatkan hak konstitusi rakyat yang tersebut dititipkan untuk DPR.
