JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah di area sektor infrastruktur mandek di area tangan Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di area bidang Karya telah disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger telah di area meja Basuki Hadimuljono, yang saat ini belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus menanti persetujuan tersebut.
“Kami masih mengantisipasi konsolidasi karya yang dimaksud sedang ada dalam meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick ketika ditemui di tempat Mandiri Digital Tower, DKI Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang tersebut dilebur dalam antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya lalu Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui di dalam tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya dan juga PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, di proses konsolidasi pemegang saham harus melakukan konfirmasi keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) mirip Pak Bas sebanding Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, lantaran harus dilihat pembukuannya yang digunakan sehat HK sejenis Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui di dalam kawasan DKI Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
