JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik kemudian peperangan antarnegara yang dimaksud terjadi dalam dunia pada waktu ini bersumber dari isu energi dan juga pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo pada waktu diskusi terkait “Pembangunan Industri Pertanian Indonesia” yang dimaksud diselenggarakan bersatu dengan Pertemuan Rektor Indonesia, Akademi Keilmuan Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Bidang Studi Politik Indonesia, FKPPI, dan juga HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keinginan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, juga keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan telah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih dikarenakan Inisiatif Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana merupakan komitmen global serta Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan lalu nutrisi yang tersebut lebih lanjut baik juga menggalang pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang mana berada dalam sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif pada mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang disebutkan mempunyai kontrol yang dimaksud besar terhadap pasokan pangannya serta tak tergantung pada bursa internasional.
“Potensi sektor pertanian yang dimaksud besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, kemungkinan besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga pada waktu ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang mana maksimal apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, kemudian kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di dalam Indonesia tidak ada banyak berubah selama 10 tahun terakhir, serta masih menghadapi berbagai hambatan lalu tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kehancuran lingkungan lalu pembaharuan iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, maka penerapan sains serta teknologi yang digunakan paling produktif tetapi ramah lingkungan pada pengerjaan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains dan juga teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, mengempiskan beban kerja manual, lalu meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi lalu komunikasi juga memainkan peran penting di menghubungkan petani dengan informasi pangsa juga memfasilitasi akses ke wadah belanja online, yang tersebut berkontribusi pada peningkatan pemasaran dan juga jualan barang pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi kemudian adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional pada bertani,” ujarnya.
