JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun masih terkendali. Letak ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu bertambah sebesar 2,7 persen (yoy), lebih banyak tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang disebutkan bersumber dari ULN sektor rakyat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatatkan kontraksi pertumbuhan. Kedudukan ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatat kontraksi peningkatan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang dimaksud teristimewa dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana penanam modal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian lingkungan ekonomi keuangan global.
“Pemerintah berikrar tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok lalu bunga utang secara tepat waktu, dan juga menjalankan ULN secara pruden, terukur, oportunistik serta fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien juga optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen di instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif dan juga belanja prioritas dengan masih memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Bagian Jasa Kesejahteraan dan juga Pertemuan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, serta Pemastian Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); dan juga Jasa Keuangan kemudian Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah masih terkendali mengingat hampir seluruh ULN mempunyai tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
