JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Area Kemaritiman juga Penanaman Modal menegaskan tak akan mencabut BBM subsidi di area masyarakat. Namun jumlah agregat kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang dimaksud lebih banyak besar ketimbang BBM dengan isi sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur di tempat masyarakat.
“Kita bukan ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang digunakan nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, otoritas akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi bukan berdampak pada tarif jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga jual BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang tersebut digelontorkan tiada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih besar besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih lanjut banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang digunakan seharusnya dinikmati oleh publik yang dimaksud ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang tersebut lebih tinggi kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
