JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengadakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan pada Kantor DPTP PKS, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan menggali lebih besar pada format ideal hubungan sektor yang tersebut berkeadilan pada Indonesia, teristimewa di konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang dimaksud Wakil Ketua Lingkup Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Perekonomian serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digunakan dianggap tidak ada adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di tempat garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang tersebut mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang mana berkeadilan dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang mana adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang tersebut terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan lalu mencari solusi sama-sama terkait permasalahan hubungan industrial di dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan sumbangan positif di upaya mewujudkan hubungan bidang yang mana tambahan adil dan juga seimbang di area masa depan,” kata Indra.
Diskusi pada talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan sektor yang dirasakan oleh sejumlah pekerja di area Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang digunakan mampu menegaskan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa pernyataan pekerja didengar serta hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di tempat mana pekerja bukan semata-mata menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan kegiatan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang tersebut berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, perekonomian yang mana kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang dimaksud sehat, di area mana tak ada pihak yang dimaksud merasa dirugikan.
