Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengutarakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan setelahnya semua jemaah haji Indonesi kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengawaitu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini kemungkinan besar merekan (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan beliau bersatu anggota pansus haji lain juga telah lama menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan perihal jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang akan berubah jadi pimpinan pansus. Namun Wisnu memaparkan belum ada pembahasan perihal siapa yang digunakan akan menjadi pemimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tiada ada kejelasan tentang rapat perdana, beberapa orang anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menggerakkan rapat. Ia optimistis pansus mampu menyelesaikan tugasnya meskipun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya pada masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengutarakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengutarakan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja di setiap-tiap lini untuk mengoleksi bukti lalu aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dilaksanakan DPR periode 2019-2024, kami yang digunakan akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengungkapkan DPR tidaklah akan mewariskan rencana pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menghasilkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang tersebut menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji di sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih besar dua fraksi yang melakukan penandatanganan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
