Skandal Katrol Kuantitas Rapor, Wakil Wali Perkotaan Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Pusat Kota Depok, Imam Budi Hartono memandang skandal katrol nilai rapor ke SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berupaya mendirikan SMP maupun SMA Negeri dalam Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang sekolah SMA atau SMK bukanlah kewenangan pemerintah Pusat Kota Depok, namun apabila memang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami mampu carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah sudah pernah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri juga dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dilaksanakan mirip bagi SMA atau SMK Negeri jikalau eksekutif Provinsi Jawa Barat tidaklah mampu mendirikan kompleks sekolah jenjang lembaga pendidikan tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti sanggup siapkan lahannya, kami mampu siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam memandang skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa selama SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi sebab ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar permasalahan zonasi yang menciptakan ini sanggup terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok sanggup lebih lanjut baik lagi, di miliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam memverifikasi pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai dalam SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil merekan untuk sanggup dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian ketika Wali Pusat Kota Depok kirim surat ke Pj Pengurus Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang mana dianulir, Imam mengemukakan jikalau untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merekan layak bisa jadi mendapatkan prioritas di mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidaklah akan membiarkan warga Depok tidaklah sekolah, kami akan menyekolahkan di dalam manapun, baik di negeri maupun ke swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
