Harga Penyelesaian dalam RI Lebih Mahal 400%, Ini adalah Arahan Jokowi ke Kepala BPOM

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memohonkan Kepala Badan Pengawas Solusi kemudian Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang mana baru cuma dilantik untuk mengendalikan nilai tukar obat yang dimaksud mahal. Pasalnya, biaya obat pada tanah air bisa jadi 400% lebih lanjut tinggi dibandingkan di dalam luar negeri.
“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana tarif obat ini bisa saja dikontrol setidaknya bisa jadi mirip-mirip dengan tarif generik atau harga jual obat di tempat negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna di keterangannya di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Taruna pun menegaskan di mengendalikan biaya obat, BPOM tak bisa jadi bekerja sendiri. Dia sudah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesejahteraan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau memohon untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi tentang hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik juga lintas sektor.”ujarnya
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, berbagai obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Negeri Matahari Terbit yang dimaksud dibutuhkan dalam pada negeri. “(Banyak) dibutuhkan di area negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa saja sampai sini, ia terdampar dalam negara tetangga, misalnya Singapura. Ini adalah akan berdampak berat ke publik kita.”
“Karena kalau mau pakai obat itu ia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya mengawasi mungkin saja ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bidang usaha pelayanan kondisi tubuh internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang digunakan menghasilkan obat itu tak mampu masuk sini,” kata Taruna.
“Kemudian ada juga permasalahan obat di negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) memohon guidance percepatanclinical trialagar obat yang digunakan harus dipercepatkan tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.






