JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, hitungan itu amatlah besar apabila meninjau kondisi yang dimaksud penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 juga 2025 ini, dibutuhkan bidang usaha yang digunakan sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di tempat Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang bukan semata-mata mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang dimaksud menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dilakukan dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia serta memakan biaya yang mana sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Tim penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang dimaksud mempunyai pertumbuhan perekonomian sekaligus ketahanan, tetapi tiada terlepas dari ancaman pembaharuan iklim kemudian geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Produk Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat inovasi iklim.
Meskipun hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses perkembangan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Global (World Meteorological Organization/WMO) sudah pernah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang mana pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di area ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi umum kemudian swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
