JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet dalam penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan banyak pertanyaan dan juga kritik mengenai urgensi juga faedah reshuffle, teristimewa sebab sisa waktu masa jabatan belaka sekitar 1,5 bulan.
Pakar Kebijakan lalu Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara kemudian dapat menyebabkan kesan bahwa penggantian menteri diadakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.
“Mengganti menteri pada waktu yang tersebut sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah bukan efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).
Menteri baru yang mana diangkat di waktu sesingkat itu tak akan mempunyai cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau pembaharuan signifikan.
Waktu yang tersebut diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru dan juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan partisipasi yang dimaksud berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak ada akan berdampak, menjadikan pergantian ini tiada tambahan dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, lebih lanjut bijaksana apabila Presiden menunjuk orang Pelaksana tugas (Plt) dari di kementerian di dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang dimaksud penuh biaya.
Penunjukan Plt akan lebih besar efektif dikarenakan pejabat yang dimaksud ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian serta bukan perlu menyeberangi proses penyesuaian yang digunakan panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal pada sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.
Langkah ini juga dapat menghemat anggaran negara yang dimaksud semestinya bukan perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, juga penyesuaian birokrasi lainnya.
Dia menuturkan reshuffle kalini ini menyebabkan kesan yang digunakan kurang baik di area mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang digunakan dapat memunculkan ramalan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi untuk pribadi presiden.
