Teknologi Pengetahuan Pengaruhi Pemilih Gen Z serta Milenial pada pemilihan kepala daerah 2024
JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan pada membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah sistem yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hidup penduduk Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Data menuju pemilihan gubernur 2024” yang diselenggarakan Prodi Pengetahuan Politik UKI pada Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi wadah yang tersebut sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z lalu milenial yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi di tempat Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai perkara pencurian data publik yang dimaksud pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidak ada percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan kepercayaan penduduk jikalau isu pencurian data juga isu pemeliharaan data pribadi publik tak sanggup diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial dalam kalangan anak muda sebagai media untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa kemudian negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian serta penyalahgunaan data publik yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota selama masa verifikasi data pada KPU Ibukota misalnya yang diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah sebagian pihak. Kasus ini menghasilkan warga semakin pesimistis berhadapan dengan keamanan data mereka.
