Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian serta pengangkatan jabatan menteri dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, setiap-tiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung ke Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai pendatang dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri dalam Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan bergabung di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan meningkatkan kekuatan koordinasi dengan regu gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya harus mengundang tim untuk mengeksplorasi perihal keuangan negara, Sri Mulyani memaparkan ketika ini tiada diperlukan lagi. “Enggak diperlukan ada pertandingan khusus akibat sekarang Mas Thomas sudah ada ada ke sini,” kata beliau pada konfrensi pers perkenalan wamen baru ke Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Diskusi Indonesi untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang dimaksud merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berisiko menyebabkan konflik kepentingan serta nepotisme.
“Berpotensi menyebabkan conflict of interest dan juga nepotisme,” kata beliau pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat pada waktu Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti serta Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah jadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidak ada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang digunakan mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ucapannya lagi.
Pihaknya menyatakan memang benar diperlukan upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo pada APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan juga RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, dikarenakan ke KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang digunakan ditunjuk, bisa jadi profesional yang dimaksud lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi tindakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah duta menteri dalam kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik Badan Penelitian dan juga Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tak ada urgensi atau situasi yang mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang mana hanya sekali tinggal beberapa bulan, umum akan mengawasi tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, warga akan meninjau pelantikan para Wamen itu sebagai turnamen bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan semata daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menafsirkan langkah Presiden Jokowi melantik tiga perwakilan menteri Kabinet Indonesi Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Letak wamen di situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi untuk media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan Jokowi juga akan dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya semata-mata tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidak ada yakin akselerasi kinerja menteri bisa saja diwujudkan pada kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan tempat wamen bisa saja mengantisipasi ekonomi yang tak stabil.
“Setidaknya bisa saja mengantisipasi keadaan sektor ekonomi yang tersebut tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
