JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan mengenai pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Skor yang dimaksud turun radikal dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang tersebut biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung perihal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga belaka Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan membuka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal terhadap Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui di tempat kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN pada 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh otoritas untuk memberikan ruang fiskal yang dimaksud lebih banyak luas untuk Presiden serta Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih sebagai pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud dapat ditambah, tergantung arah acara presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, serta Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa inisiatif pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebut tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang digunakan tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, konstruksi jalan tol akan sangat jauh lebih tinggi kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 perkembangan jalan tol yang dimaksud dijalankan menggunakan APBN totalnya hanya sekali 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih besar sejumlah ada dukungan proyek konstruksi yang digunakan akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang dimaksud membidangi urusan konektivitas jalan juga jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi lalu penyelenggaraan jembatan.
