BI Guyur Insentif Likuiditas 124 Bank, Realisasi Tembus Rp255 Billion

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan data pertumbuhan kredit pada Juli 2024 masih kuat mencapai 12,40 persen (year on year/yoy) didorong oleh kebijakan insentif makroprudensial.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, perkembangan kredit yang mana terus mengalami perbaikan dalam 12,4 persen dengan realisasi bank penerima insentif sebanyak 124 bank.
“Realisasinya bahwa ada 124 bank menerima insentif likuiditas makroprudensial ini dengan total Rp255 triliun atau 3,42 persen dari 4 persen maksimum likuiditas yang mana kami berikan,” kata Juda pada konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Agustus 2024 di tempat Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 6,25%, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp15.499
Adapun BI mengungkapkan likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Likuiditas yang mana memadai dan juga efisiensi perbankan pada pembentukan tarif yang mana semakin baik sejalan dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tersebut tetap saja terjaga.
Suku bunga deposito 1 bulan dan juga suku bunga kredit pada Juli 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73 persen juga 9,23 persen, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.
Menurut Juda, kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanfaatkan insentif KLM paling besar lalu paling banyak
“Siapa yang mana memanfaatkan ini teristimewa kelompok bank umum BUMN itu realisasinya 3,8 persen dari realisasi 4 persen, jadi paling sejumlah BUMN, Rp117 triliun untuk BUMN,” ungkap Juda.
Baca Juga: BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Acuan di area Kuartal IV-2024
Juda menambahkan, kelompok kedua adalah bank BPD 3,25 persen akibat BPD relatif kecil sizenya itu jumlahnya Rp24 triliun.
Kemudian yang digunakan ketiga adalah bank umum swasta negara itu 37 bank dengan bilangan bulat 109 triliun, paling kecil tentu belaka KCBA 7 bank cuma Rp3,69 triliun.
“Ke depan tentu hanya kami terus menyokong ini lalu mengevaluasi apabila ada penyesuaian-penyesuaian khususnya sektor yang tersebut didorong,” pungkas Juda.






