Relawan Pasbata Jokowi Minta Hasto Tak Bikin Gaduh

JAKARTA – Relawan Pasbata Jokowi menanggapi tudingan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto pada Hari Sabtu (17/8/2024) memutar rekaman pengumuman Jokowi yang dimaksud dianggap menggunakan penegak hukum untuk melakukan intimidasi.
Ketua Pasbata Jokowi, David Febrian mengajukan permohonan Hasto tiada menyebabkan gaduh dengan berita hoaks yang mana menyudutkan dan juga merusak kredibilitas Presiden Jokowi.
“Saya minta Mas Hasto untuk bukan memproduksi gaduh dengan berita hoaks tersebut, jangan merusak kredibilitas Presiden dengan menggoreng berita yang tak benar,” kata David pada keterangannya, Akhir Pekan (18/8/2024).
Menurutnya, apa yang digunakan disampaikan Hasto adalah pidato terbuka Presiden Jokowi pada acara Pembukaan Rapat Kerjasama Nasional Indonesia Maju otoritas Pusat serta Forkopimda pada November 2019 dalam Sentul, Bogor.
“Rekaman pidato di dalam tahun 2019 itu bisa jadi kok dilihat dalam YouTube, yang tersebut mengatakan, akan gebuk orang yang mana main-main dengan uang rakyat. Sudahlah, masa jabatan Presiden Jokowi akan selesai, janganlah diserang pribadinya,” ujar David
David menegaskan, Hasto lebih tinggi fokus dengan hambatan yang tersebut sedang menimpanya. “Lebih baik Mas Hasto fokus pada urusan yang sedang menimpanya, ketimbang harus menyerang Presiden,” ujarnya.
“Seharusnya kita bangga dengan bapak Presiden kita, dapat dilihat, merinding pada waktu kita miliki Istana yang digunakan dibangun oleh tangan Putra Bangsa ” kata David Febrian.
Untuk diketahui, pada Hari Sabtu (17/8/2024), Hasto memutar rekaman pengumuman Jokowi yang digunakan dianggap menggunakan penegak hukum untuk melakukan. Rekaman yang disebutkan berbunyi, “Kalau masih ada yang tersebut main-main, …. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, dapat lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, ‘Di sana ada yang dimaksud main-main’. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin,” katanya.
Belakang diketahui bahwa Jokowi menyampaikan hal itu pada waktu membuka Rakornas Indonesia Maju otoritas Pusat dan juga Forkopimda di area Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019.





